Padang, 1 Mei 2025 – Persoalan utang Ketua Umum DPW PKS Sumatera Barat kepada seorang kader senior Jakarta berinisial “Doktor” mulai mencuat ke permukaan. Hutang yang nilainya mencapai lebih dari Rp2 miliar ini digunakan untuk membayar gaji pengurus DPW yang mencapai Rp100 juta per bulan sejak Maret 2021.
“Hutang-hutang Ketua DPW PKS Sumbar, Struktur DPW dan timnya kepada kami sebanyak dua koma dua miliar rupiah. Ini terjadi di awal periode pertama, sekitar Maret 2021,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya kepada tim investigasi kami.
Informasi mengejutkan tentang gaji bulanan pengurus yang mencapai ratusan juta ini memicu reaksi beragam dari kader akar rumput hingga pengurus partai. Seorang kader di tingkat ranting mengaku terkejut dengan fakta tersebut.
“Ternyata pengurus partai selama ini digaji ya? Kami di bawah ini tidak dapat gaji lho, untuk bayar kontrakan rumah, untuk makan dan sekolah anak saja susah,” keluhnya dengan nada getir.
Upaya penagihan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman ternyata menemui jalan buntu. “Kami sudah mencoba langsung menghubungi yang bersangkutan. Yang ada, WA kami tidak dijawab, telepon kami tidak diangkat,” tutur sumber tersebut.
Situasi semakin rumit ketika pemberi pinjaman malah difitnah. “Kami membantu di sini, keluar uang, keluar tenaga dan modal, malah kami yang difitnah yang bukan-bukan,” tambahnya.
Pemberi pinjaman menegaskan bahwa dana ini merupakan “pinjaman tunai dan nanti dibayar tunai” dan bukan terkait dengan “komitmen/kerjaan/proyek atau semacamnya.”
Mereka juga menekankan bahwa dana pinjaman tersebut murni dana pribadi.
Sementara itu, beberapa pengurus partai memilih bersikap hati-hati menanggapi isu ini. “No komen, jangan tanya ke saya, itu kewenangan Ketum dan Sekum untuk menjawabnya,” ujar salah seorang pengurus tingkat daerah.
Namun ada pula yang bersikap proaktif. “Betul itu, saya pernah mendengar hutang itu. Karena hutang wajib dibayar, apalagi ini hutang partai, nanti saya akan mengumpulkan uang dari seluruh kader se-Sumbar untuk membayar hutang tersebut,” kata pengurus lainnya.
Kasus ini mengemuka saat partai-partai politik sedang mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang. Transparansi keuangan internal partai menjadi sorotan penting bagi publik dan konstituen.
Upaya Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPW PKS Sumatera Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini.
Pihak pemberi pinjaman menyatakan akan terus mencari keadilan untuk “membersihkan nama” mereka dan memastikan “hutang uang harus dibayar uang.”
“Silahkan WA ini di-forward atau ditabayyunkan ke banyak Pengurus DPW yang amat sangat tahu urusan ini,” pungkas sumber tersebut, yang juga mengaku memiliki catatan lengkap distribusi dana dana lainnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam organisasi politik, terutama yang menjunjung nilai-nilai keadilan seperti tersirat dalam nama partai tersebut.
(Investigasi ini masih terus berkembang. Redaksi membuka ruang bagi pihak DPW PKS Sumbar atau kader kadernya untuk memberikan klarifikasi resmi.)
